Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

 

I. PENDAHULUAN

Pedoman Kepegawaian Pemerintah Nagari/Desa merupakan acuan dalam pengelolaan aparatur pemerintahan nagari/desa agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pedoman ini mengatur tata kelola perangkat nagari/desa mulai dari pengangkatan, penempatan, hak dan kewajiban, disiplin, pembinaan, penilaian kinerja, hingga pemberhentian perangkat nagari/desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 43 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
7. Ketentuan Pemerintah Daerah dan Peraturan Nagari/Desa yang berlaku

III. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan profesionalisme aparatur nagari/desa
• Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian
• Menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan aparatur
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik
• Mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

IV. PRINSIP KEPEGAWAIAN

Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan berdasarkan prinsip:

• Profesionalitas
• Disiplin
• Transparansi
• Akuntabilitas
• Efektivitas dan efisiensi
• Netralitas
• Pelayanan publik

V. STRUKTUR APARATUR PEMERINTAH NAGARI/DESA

1. Kepala Desa / Wali Nagari

Sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa.

2. Sekretaris Desa / Sekretaris Nagari

Membantu Kepala Desa/Wali Nagari dalam administrasi pemerintahan.

3. Kepala Urusan (Kaur)

• Kaur Tata Usaha dan Umum
• Kaur Keuangan
• Kaur Perencanaan

4. Kepala Seksi (Kasi)

• Kasi Pemerintahan
• Kasi Kesejahteraan
• Kasi Pelayanan

5. Kepala Dusun/Jorong

Pelaksana kewilayahan pada tingkat dusun atau jorong.

 

VI. PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI/DESA

Persyaratan Pengangkatan

Calon perangkat nagari/desa harus memenuhi persyaratan:

• Warga Negara Indonesia
• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945
• Berpendidikan minimal SMA/sederajat
• Berusia 20 sampai 42 tahun
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak pernah dipidana penjara
• Memenuhi persyaratan administrasi lainnya

Mekanisme Pengangkatan

1. Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan
2. Pengumuman lowongan jabatan
3. Seleksi administrasi
4. Ujian/tes kemampuan
5. Penetapan hasil seleksi
6. Rekomendasi Camat
7. Pengangkatan dan pelantikan

VII. TUGAS DAN FUNGSI APARATUR

A. Sekretaris Desa/Nagari

Tugas:

• Mengelola administrasi pemerintahan
• Mengkoordinasikan perangkat nagari/desa
• Menyusun laporan pemerintahan

B. Kaur Tata Usaha dan Umum

Fungsi:

• Administrasi umum
• Surat menyurat
• Pengarsipan
• Inventaris aset

C. Kaur Keuangan

Fungsi:

• Pengelolaan keuangan
• Penatausahaan APBDes/APB Nagari
• Penyusunan laporan keuangan

D. Kaur Perencanaan

Fungsi:

• Penyusunan RPJM dan RKP
• Penyusunan program pembangunan
• Monitoring kegiatan pembangunan

E. Kasi Pemerintahan

Fungsi:

• Administrasi pemerintahan
• Administrasi kependudukan
• Ketertiban umum

F. Kasi Kesejahteraan

Fungsi:

• Sosial kemasyarakatan
• Pendidikan
• Kesehatan masyarakat
• Keagamaan

G. Kasi Pelayanan

Fungsi:

• Pelayanan administrasi masyarakat
• Pelayanan pengaduan
• Pelayanan publik

VIII. HAK PERANGKAT NAGARI/DESA

Perangkat nagari/desa berhak memperoleh:

• Penghasilan tetap
• Tunjangan
• Jaminan sosial
• Cuti
• Pembinaan dan pelatihan
• Perlindungan hukum

IX. KEWAJIBAN PERANGKAT NAGARI/DESA

Perangkat nagari/desa wajib:

• Mematuhi peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan tugas dengan disiplin
• Memberikan pelayanan kepada masyarakat
• Menjaga etika dan integritas
• Menjaga kerahasiaan jabatan
• Menjaga nama baik pemerintah nagari/desa

X. DISIPLIN DAN LARANGAN

Disiplin Aparatur

Perangkat nagari/desa wajib:

• Hadir tepat waktu
• Melaksanakan tugas sesuai ketentuan
• Mematuhi perintah kedinasan
• Menjaga profesionalisme kerja

Larangan

Perangkat nagari/desa dilarang:

• Menyalahgunakan wewenang
• Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme
• Merangkap jabatan yang dilarang
• Melakukan tindakan yang merugikan masyarakat
• Menjadi pengurus partai politik

XI. PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan:

• Disiplin kerja
• Tanggung jawab
• Kualitas pelayanan
• Kehadiran
• Capaian kinerja
• Etika dan perilaku kerja

Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kepala Desa/Wali Nagari.

 

XII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dilakukan melalui:

• Pendidikan dan pelatihan
• Evaluasi kinerja
• Monitoring dan pengawasan
• Pembinaan disiplin aparatur

Pengawasan dilakukan oleh:

• Kepala Desa/Wali Nagari
• Camat
• Pemerintah Daerah
• Inspektorat

XIII. PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI/DESA

Perangkat nagari/desa dapat diberhentikan karena:

• Meninggal dunia
• Mengundurkan diri
• Berakhir masa jabatan
• Tidak lagi memenuhi persyaratan
• Melanggar disiplin atau ketentuan hukum
• Dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

XIV. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Administrasi kepegawaian meliputi:

• Data induk aparatur
• SK pengangkatan
• SK pemberhentian
• Daftar hadir
• Penilaian kinerja
• Arsip kepegawaian
• Data pelatihan dan pembinaan

Pedoman Kepegawaian Pemerintah Nagari/Desa ini menjadi pedoman dalam pengelolaan aparatur pemerintahan yang profesional, disiplin, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.